Palangkaraya, potretborneo.com – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah yang kini hanya sekitar Rp5,3 triliun, atau turun hampir separuh dari tahun sebelumnya, menjadi perhatian publik. Namun, Pemerintah Provinsi memastikan bahwa sektor pendidikan tetap berada dalam jalur aman. Hal ini ditegaskan dalam arahan langsung Gubernur yang memprioritaskan belanja publik daripada belanja birokrasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa meski tekanan fiskal besar, hampir Rp1 triliun tetap dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pendidik. “Pak Gubernur menegaskan tidak ada program pendidikan yang boleh dikorbankan,” ujar Reza, Selasa (25/11/2025).
Reza menjelaskan bahwa langkah efisiensi pemerintah diarahkan pada pemangkasan belanja birokrasi dan bukan pada program masyarakat. Pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat, pembatasan perjalanan dinas, serta larangan menggelar kegiatan pemerintahan di hotel menjadi strategi utama untuk menjaga ruang fiskal pendidikan.
Menurut Reza, kebijakan ini merupakan langkah berani dan tepat sasaran. “Kegiatan pemerintahan wajib dilaksanakan di gedung pemerintah. Ada retribusi, dan uangnya kembali ke kas daerah,” jelasnya. Kebijakan tersebut disebut mampu mengurangi pemborosan anggaran tanpa mengganggu layanan publik.
Terkait TPP guru ASN, Reza menambahkan bahwa keputusan akhir berada pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Meski begitu, Disdik tetap memperjuangkan hak tenaga pendidik untuk memastikan motivasi dan kualitas pelayanan pendidikan tetap terjaga.
Pemerintah memastikan seluruh program prioritas, seperti pelatihan guru, digitalisasi sekolah melalui LMS Huma Betang, hingga pengembangan sarana prasarana pendidikan, tetap berjalan sesuai rencana meskipun anggaran terbatas.
Di sisi lain, Reza menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. “APBD boleh turun, tetapi hak masyarakat tidak boleh ikut turun,” tegasnya. Pemprov Kalteng ingin memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi pondasi pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.(ana/red)
