Palangka Raya, potretborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan Program Sekolah Gratis sebagai bagian dari Program Strategis Huma Betang, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi daring yang digelar Disdik Kalteng pada Sabtu (17/1/2026), yang diikuti lebih dari 400 peserta terdiri dari pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Sekolah Gratis yang telah berjalan sepanjang 2025, sekaligus persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, BLUD, serta unit penunjang layanan pendidikan lainnya.
Reza mengungkapkan, sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan hanya mengandalkan pendanaan dari BOSP dan BOSDA. Namun, di beberapa sekolah masih diterapkan skema subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu tetap membayar BPP untuk membantu siswa tidak mampu.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Pendidikan selalu menjadi perhatian publik, sehingga setiap kebijakan harus dijalankan secara hati-hati, transparan, dan berkeadilan,” tegas Reza.
Ia mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius. Penurunan APBD Kalteng dari Rp10,2 triliun menjadi sekitar Rp5,3 triliun berdampak signifikan terhadap alokasi anggaran pendidikan. Meski demikian, Reza menegaskan bahwa kualitas layanan publik tidak boleh menurun.
Untuk menjawab stigma negatif terkait pengelolaan dana BOS dan BOSDA, Disdik Kalteng memperkuat transparansi melalui pemanfaatan platform PENA Kalteng, sehingga penggunaan anggaran dapat dipantau secara terbuka dan akuntabel.
“Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran menekankan agar manfaat Sekolah Gratis benar-benar dirasakan oleh peserta didik, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu dan wilayah pedalaman. Itu menjadi fokus utama kita bersama,” pungkas Reza.(her/red)
