Palangka Raya – Potret Borneo – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, merespons secara terbuka dan positif laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) PW Kalteng terkait pengadaan papan tulis interaktif (TV interaktif).
Reza menilai bahwa laporan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi, dan perlu disikapi dengan sikap terbuka.
“Semua punya hak untuk menyampaikan laporan, termasuk SEMMI juga. Kita support,” ujar Reza kepada awak media usai menghadiri rapat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan bahwa masukan maupun kritik dari masyarakat menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kalteng untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran, terutama karena bersumber dari dana publik.
“Ini wujud kontrol sosial. Jadi pelaporan seperti itu merupakan bentuk pengawasan publik. Kita dari internal Dinas Pendidikan juga harus hati-hati. Karena ini semua menggunakan dana masyarakat Kalimantan Tengah, jadi harus penuh kehati-hatian, administrasi juga harus tertib, dan sebagainya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Reza juga menolak kemungkinan melakukan pelaporan balik terhadap pihak pelapor, menegaskan bahwa pendekatan Dinas Pendidikan adalah kolaboratif dan transparan.
“Terkait kita mau melaporkan balik, itu gak ada dan gak boleh. Saya sudah sampaikan ke tim Dinas Pendidikan, kalau ada laporan seperti itu, kalau perlu kita fasilitasi. Misalnya kita dibutuhkan keterangan, maka kita sampaikan,” imbuhnya.
Distribusi TV Interaktif Ditarget Rampung September 2025
Selain menanggapi laporan SEMMI, Reza juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyaluran bantuan sarana pembelajaran berupa TV interaktif. Menurutnya, proses distribusi terus berjalan dengan sasaran utama pada sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK, dan SKH di Kalimantan Tengah.
“TV interaktif sudah disalurkan dan sekarang dalam proses distribusi. Targetnya September sudah selesai semua. Sasaran prioritasnya untuk SMA, SMK, dan SKH. Tapi ada juga beberapa sekolah SD dan SMP yang mengajukan proposal, itu juga dibantu oleh Pak Gubernur,” jelas Reza.
Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong pemerataan fasilitas pembelajaran digital, serta menjaga transparansi pengelolaan anggaran di sektor pendidikan.
Melalui pendekatan yang terbuka terhadap kritik dan akselerasi bantuan digitalisasi sekolah, Dinas Pendidikan Kalteng menunjukkan langkah konkret dalam membangun sistem pendidikan yang lebih akuntabel, modern, dan merata.(red)
