Palangka Raya, potretborneo.com – Program kuliah gratis di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi salah satu isu utama yang disampaikan Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, dalam forum aspirasi bersama Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI di Universitas Palangka Raya (UPR). Ia memaparkan bahwa program ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah berjalan secara teknis dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi di daerah.
Dalam penjelasannya, Reza menegaskan bahwa program kuliah gratis di Kalteng merupakan yang pertama di Indonesia jika dilihat dari sisi teknis pelaksanaannya. Hal ini karena skema yang digunakan mengedepankan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan perguruan tinggi, di mana masing-masing pihak mempunyai peran dan komitmen yang jelas dalam membantu mahasiswa.
“Anggaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan mungkin belum sebesar ekspektasi semua pihak, tapi kami lebih memilih anak-anak tidak mampu bisa kuliah daripada menunggak biaya,” ujar Reza (6/11/2025). Menurutnya, fokus utama Pemprov Kalteng adalah memastikan tidak ada mahasiswa yang terancam putus kuliah karena kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Ia mencontohkan pola kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR). Di kampus tersebut, UKT per tahun sebesar Rp6 juta. Melalui skema kolaborasi, pihak kampus bersedia memotong separuh biaya tersebut, sementara Pemprov Kalteng menanggung separuh sisanya. “Dengan mekanisme ini, mahasiswa tidak perlu membayar lagi. Semua diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi,” terangnya.
Skema semacam ini, lanjut Reza, sangat membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberi kepastian kepada perguruan tinggi terkait pemasukan biaya pendidikan. Pemprov Kalteng ingin memastikan bahwa kebijakan afirmatif kepada mahasiswa kurang mampu tidak menimbulkan beban baru bagi manajemen kampus.
Selain itu, program kuliah gratis ini juga terintegrasi dengan program Satu Rumah Satu Sarjana yang menjadi salah satu visi besar Gubernur H. Agustiar Sabran. Setiap tahun, sekitar 10.000 anak Kalteng mendapatkan bantuan untuk masuk perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dengan berbagai skema dukungan biaya pendidikan.
Reza menilai, keberhasilan implementasi program ini tidak terlepas dari keberanian Pemprov Kalteng dalam menjadikan pendidikan tinggi sebagai prioritas anggaran. Meski terdapat keterbatasan fiskal, pemerintah daerah terus mengupayakan alokasi dana yang cukup untuk menjaga keberlanjutan program kuliah gratis, seiring dengan penguatan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
Ia berharap, melalui forum aspirasi ini, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi, termasuk melalui pembahasan revisi UU Sisdiknas, agar inovasi daerah seperti yang dilakukan Kalteng mendapatkan penguatan dari sisi hukum. “Kalau program seperti ini mendapat dukungan kebijakan dari pusat, kami yakin dampaknya akan lebih luas dan bisa direplikasi di daerah lain,” ujarnya.
Dengan berbagai terobosan tersebut, Reza optimistis bahwa Kalteng akan menjadi salah satu barometer keberhasilan program pendidikan terintegrasi di Indonesia. “Kami ingin menunjukkan bahwa daerah juga bisa melahirkan kebijakan besar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan tinggi,” tegasnya.(ana/red)
