Palangka Raya, potretborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program 1.000 Rumah Guru setelah minat tenaga pendidik masih jauh dari target. Hingga kini hanya 158 guru yang tercatat mengikuti program tersebut.
Fenomena ini mengejutkan karena pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan, termasuk regulasi, bank pelaksana, hingga kemitraan dengan pengembang. Namun faktanya, sebagian guru memilih menunda keputusan membeli rumah.
Menurut Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, keputusan membeli rumah bagi guru melibatkan banyak pertimbangan personal.
“Ada guru mampu tapi tak mau. Ada guru mau tapi tidak mampu. Memang harus disesuaikan antara kemampuan dan kebutuhan,” katanya, Selasa (25/11/2025).
Reza menambahkan bahwa faktor finansial bukan satu-satunya kendala. Ada pula pertimbangan seperti stabilitas lokasi kerja, potensi mutasi, dan keamanan ekonomi jangka panjang yang menjadi beban psikologis bagi para guru.
Survei Litbang Kompas memperkuat temuan tersebut. Banyak guru merasa lokasi perumahan belum ideal, terutama terkait akses ke sekolah, fasilitas umum, dan area pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal ini, Pemprov Kalteng membuka opsi untuk menyesuaikan skema program agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Fasilitas pembiayaan baru atau penambahan insentif menjadi beberapa opsi yang terus dikaji.
Meski begitu, Reza menegaskan komitmen pemerintah tetap tidak berubah. “Kita berikan ruang seluas-luasnya, keputusan tetap pada guru,” jelasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh, pemerintah berharap program ini benar-benar menjadi solusi yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Kalimantan Tengah.(ana/red)
