Palangkaraya, potretborneo.com – Di tengah penurunan APBD yang cukup drastis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menjaga hak pendidikan masyarakat. Penurunan anggaran dari Rp10,2 triliun menjadi Rp5,3 triliun tidak menyurutkan langkah pemerintah mempertahankan program-program strategis pendidikan.
Plt. Kadisdik Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan bahwa arah kebijakan Gubernur sangat tegas, yaitu melindungi sektor pelayanan publik dan bukan memangkas program masyarakat. “Belanja birokrasi yang diperketat, bukan pendidikan,” ujarnya pada Selasa (25/11/2025).
Salah satu langkah efisiensi tersebut adalah pemangkasan TPP struktural, pembatasan perjalanan dinas, dan penggunaan gedung pemerintah sebagai lokasi seluruh kegiatan pemerintahan. Menurut Reza, kebijakan ini memberikan ruang fiskal signifikan sehingga pendidikan tetap berjalan optimal.
Meski APBD menyusut, pemerintah tetap mengalokasikan hampir Rp1 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan tenaga pendidik. Reza menilai bahwa menjaga kesejahteraan guru adalah kunci agar kualitas layanan pendidikan tidak mengalami penurunan.
Dalam konteks program prioritas, Disdik memastikan bahwa digitalisasi sekolah, pelatihan guru berbasis LMS Huma Betang Training System, serta pembangunan sarana prasarana tetap berjalan sesuai target tahun berjalan.
“Hak masyarakat tidak boleh bergantung pada kondisi anggaran. Itulah sebabnya Gubernur memerintahkan agar seluruh program pendidikan tetap utuh,” tutur Reza.
Dengan pendekatan efisiensi yang menyasar belanja birokrasi, Pemprov berharap kualitas layanan publik, khususnya pendidikan, tetap meningkat meski di tengah tekanan fiskal. Reza menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pembangunan SDM unggul di Kalimantan Tengah.(ana/red)
