Pemprov Kalteng Tegaskan Komitmen Sekolah dan Kuliah Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pedalaman

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengukuhkan keberpihakannya kepada masyarakat kurang mampu melalui program strategis Sekolah dan Kuliah Gratis. Di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, program ini kini difokuskan untuk menjangkau masyarakat dari kalangan tidak mampu, khususnya yang tinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal.

“Pendidikan adalah hak dasar yang harus dinikmati semua anak, tanpa terkecuali. Di tengah keterbatasan fiskal nasional, kami menyesuaikan sasaran agar program ini tetap menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” tegas Gubernur Agustiar dalam pernyataannya, Sabtu (14/4/2025).

Dalam program Sekolah Gratis, fokus diberikan pada siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB dari keluarga kurang mampu yang tinggal di pelosok desa dan daerah perbatasan. Langkah ini diambil demi memastikan bahwa tidak ada anak Kalteng yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

Sementara itu, Program Kuliah Gratis masih berjalan dengan menyasar sekitar 10.000 mahasiswa asli Kalimantan Tengah yang menempuh pendidikan di 32 perguruan tinggi yang tersebar di provinsi ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi generasi muda, sebagai kunci menuju Kalteng Maju dan Sejahtera.

Selain bantuan biaya pendidikan, Pemprov Kalteng juga terus menggenjot perbaikan infrastruktur pendidikan. Ratusan unit TV interaktif dan papan tulis digital telah didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari transformasi pembelajaran berbasis teknologi.

Tak hanya itu, perhatian juga diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pemerintah menyalurkan perangkat panel surya untuk listrik, Starlink untuk akses internet, serta transportasi seperti speedboat, klotok, dan bus sekolah guna menunjang mobilitas siswa dan guru di wilayah-wilayah sulit dijangkau.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan yang selama ini terjadi. “Kita tidak ingin ada ketimpangan. Setiap anak berhak atas kesempatan yang sama untuk berhasil. Fokus kami adalah memberikan akses dan fasilitas kepada mereka yang benar-benar butuh,” ujarnya.

Menurut Reza, pendidikan yang dijalankan Pemprov bukan sekadar mengejar angka kelulusan, tapi juga soal membentuk generasi yang kuat secara karakter dan nilai. “Kami ingin membangun sistem pendidikan yang bukan hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan. Yang menjunjung nilai belom bahadat, toleransi, kasih sayang, dan religiusitas,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan daerah, terutama dalam menjaga identitas dan nilai luhur masyarakat Kalimantan Tengah. “Kita hidup di tanah yang menjunjung falsafah Huma Betang. Di sinilah pendidikan berperan merawat kebhinekaan, memperkuat nasionalisme, dan menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin masa depan,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Reza mengajak seluruh pihak untuk bersatu mendukung pendidikan yang inklusif dan merata. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak—orang tua, guru, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha—agar generasi emas Kalimantan Tengah benar-benar bisa terwujud,” tutupnya. (red/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *