Palangka Raya, potretborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menegaskan keseriusannya dalam membangun sektor pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, saat menghadiri forum penyampaian aspirasi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) serta Komisi X DPR RI terkait rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rahan, Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya (UPR), Kamis (6/11/2025). Forum itu dihadiri berbagai unsur perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi, serta perwakilan pemerintah daerah yang ingin memastikan bahwa revisi UU Sisdiknas nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan peserta didik di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Reza Prabowo menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Menurutnya, hal ini menjadi kunci agar program strategis Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, seperti program sekolah gratis dan kuliah gratis, bisa berjalan semakin kuat dan mendapat dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa program sekolah gratis dan kuliah gratis yang digaungkan Pemprov Kalteng bukan hanya sekadar slogan, tetapi sudah diterjemahkan dalam bentuk kebijakan konkret di lapangan. Program tersebut juga sekaligus menjadi jawaban atas persoalan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terkendala faktor biaya.
“Pemerintah Provinsi Kalteng sudah solid membangun dan mensukseskan program Satu Rumah Satu Sarjana dari Bapak Gubernur. Setiap tahun ada 10.000 anak yang kita bantu agar bisa kuliah. Ini bukti nyata kepedulian beliau agar tidak ada anak Kalteng yang putus kuliah hanya karena faktor biaya,” tutur Reza dalam forum tersebut.
Reza menambahkan, program kuliah gratis di Kalteng menjadi salah satu terobosan yang patut diperhitungkan di tingkat nasional. Bahkan, secara teknis, ia menyebut program ini sebagai yang pertama di Indonesia karena dijalankan melalui kolaborasi langsung antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi. Skema ini dinilai efektif karena mampu meringankan beban mahasiswa sekaligus menjaga keberlangsungan operasional kampus.
Melalui forum penyampaian aspirasi ini, Reza berharap pemerintah pusat bisa memberikan dukungan yang lebih besar, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Menurutnya, penguatan payung hukum dan dukungan fiskal dari pusat sangat dibutuhkan agar program sekolah gratis dan kuliah gratis di Kalteng dapat berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Di akhir penyampaiannya, Reza menegaskan bahwa Pemprov Kalteng, di bawah kepemimpinan Gubernur H. Agustiar Sabran, akan terus memperjuangkan pendidikan yang setara dan berkualitas. “Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anak Kalteng yang tertinggal dalam hal pendidikan. Visi kami sejalan dengan Gubernur, yaitu mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera melalui penguatan akses pendidikan bagi seluruh warga,” pungkasnya.(ana/red)
